Dalam beberapa tahun terakhir, Perpustakaan Nasional RI terus menggaungkan pentingnya kolaborasi lintas sektor mulai dari Bappeda hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai tulang punggung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Himbauan itu benar, visi itu mulia. Namun di lapangan, kenyataannya tidak sesederhana yang dibayangkan meja-meja perumus kebijakan.
Era efisiensi anggaran telah memaksa banyak daerah mengerem program pendampingan, meminimalkan perjalanan dinas, dan menunda pengadaan infrastruktur. Di sejumlah kabupaten, bahkan untuk menghadirkan rapat koordinasi pun menjadi barang mewah. Dampaknya jelas:
Perpustakaan daerah berada dalam posisi serba menunggu, sementara kolaborasi antarinstansi hanya berakhir sebagai jargon tanpa daya paksa.
Dalam situasi seperti ini, mustahil berharap perpustakaan naik kelas hanya dengan menunggu “kebaikan anggaran” atau kehadiran program dari lintas sektor.
Jika perpustakaan terus bergantung pada dukungan eksternal, maka transformasi yang digadang-gadang itu tak akan pernah bergerak.
Pustakawan Dipaksa Mandiri: Antara Kenyataan dan Harapan
Yang paling terbebani oleh situasi ini adalah pustakawan. Mereka dituntut melakukan inovasi, menggerakkan literasi, membangun jejaring sosial, sekaligus meningkatkan kompetensi namun dengan fasilitas minim dan dukungan struktural yang kerap setengah hati.
Di banyak daerah, pustakawan tidak lagi punya pilihan lain selain belajar mandiri, bergerak secara otodidak, dan mencari cara kreatif untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi baru masyarakat yang serba cepat, praktis, dan digital.
Masyarakat bergerak cepat. Sementara perpustakaan terlalu sering bergerak lambat.
Jika ini tidak diatasi, perpustakaan akan tertinggal jauh.
Otomasi Perpustakaan: Strategi Sunyi yang Justru Paling Realistis
Dalam kondisi serba terbatas, justru otomasi perpustakaan menjadi jalan paling realistis dan paling mungkin digerakkan tanpa menunggu anggaran besar.
Sistem otomasi seperti Google for education , SLiMS, inlislite misalnya, telah terbukti murah, kuat, dan bisa dijalankan oleh pustakawan yang belajar secara mandiri. Otomasi bukan sekadar mengganti pekerjaan manual; ia adalah:
- Motor efisiensi, saat tenaga dan anggaran makin terbatas.
- Pengungkit profesionalisme, karena manajemen koleksi, sirkulasi, laporan, dan statistik menjadi terstandardisasi.
- Pintu masuk digitalisasi, yang selaras dengan tuntutan masyarakat modern.
- Dasar bagi smart library, terutama di daerah-daerah yang mulai menerapkan konsep smart school atau smart district.
Ironisnya, banyak perpustakaan daerah justru tidak menjadikan otomasi sebagai prioritas, padahal inilah langkah yang paling mungkin diwujudkan tanpa birokrasi panjang.
Saat Kebijakan Lambat, Pustakawan Tidak Boleh Ikut Lambat
Ini kritik sekaligus seruan.
Kita tidak bisa terus berharap pada rekomendasi ideal yang sulit diterjemahkan di daerah. Kolaborasi lintas sektor itu penting, tetapi ketika ekosistem tidak bergerak, pustakawan harus menjadi penggerak pertama.
Transformasi perpustakaan hari ini tidak lahir dari ruang rapat, melainkan dari:
- Kemauan pustakawan belajar,
- keberanian mengambil inisiatif,
- kemampuan membaca kebutuhan masyarakat,
- Kesadaran bahwa otomasi adalah syarat dasar perpustakaan modern.
Penutup: Transformasi Dimulai dari Mereka yang Mau Bergerak
Jika perpustakaan ingin tetap relevan, maka perubahan harus dimulai dari internal bahkan dari pustakawan yang bekerja dengan sumber daya paling terbatas.
Karena pada akhirnya, transformasi perpustakaan bukan tentang besar kecilnya anggaran, tetapi tentang siapa yang berani mulai bergerak, meski hanya dengan satu komputer dan sistem otomasi sederhana.
Yusron Humonggio 25 November 2025