Blog IPI Gorontalo

Dalam beberapa tahun terakhir, Perpustakaan Nasional RI terus menggaungkan pentingnya kolaborasi lintas sektor mulai dari Bappeda hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai tulang punggung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Himbauan itu benar, visi itu mulia. Namun di lapangan, kenyataannya tidak sesederhana yang dibayangkan meja-meja perumus kebijakan. Era efisiensi anggaran telah memaksa banyak daerah mengerem program pendampingan, meminimalkan perjalanan dinas, dan menunda pengadaan infrastruktur. Di sejumlah kabupaten, bahkan untuk menghadirkan rapat koordinasi pun menjadi barang mewah. Dampaknya jelas: Perpustakaan daerah berada dalam posisi serba menunggu, sementara kolaborasi antarinstansi hanya berakhir sebagai jargon tanpa daya paksa. Dalam situasi seperti ini, mustahil berharap perpustakaan naik kelas hanya dengan menunggu “kebaikan anggaran” atau kehadiran program dari lintas sektor. Jika perpustakaan terus bergantung pada dukungan eksternal, maka tran...

  Oleh: Yusron Humonggio, M.Pd Pendahuluan: Literasi di Persimpangan Zaman Indonesia sedang memasuki era baru pembangunan. Melalui RPJMN 2025–2029, pemerintah mengirim sinyal paling keras: literasi bukan lagi program pinggiran, tetapi prioritas nasional yang membutuhkan aksi revolusioner . Khususnya literasi kelas awal, literasi digital, dan ekosistem belajar berbasis komunitas. Pada saat yang sama, transformasi perpustakaan semakin menjadi kebutuhan strategis. Perpustakaan tidak lagi cukup menjadi tempat menyimpan buku; ia harus menjadi ruang hidup , tempat masyarakat belajar, berinovasi, dan tumbuh bersama. Di tengah dinamika inilah, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Dan dari Gorontalo, sebuah perjalanan kecil tetapi berdampak tumbuh dari akar: literasi yang digerakkan oleh komunitas, dipimpin bukan oleh figur besar, tetapi oleh para penggerak senyap — para Hidden Heroes. Pustakawan sebagai Penggerak: Dari Ruang Hening ke Ruang Aksi Sebagai pustakawan di daerah...

1. Pendahuluan Di era digital dan inklusi informasi, pustakawan tidak hanya bertugas mengelola koleksi, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan—termasuk yang berasal dari dokumen lama dan berbahasa asing—tetap dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Salah satu praktik baik yang semakin relevan adalah mengemas ulang informasi dari sumber-sumber tua agar hadir dalam format yang lebih kontekstual, ringkas, dan ramah pengguna. Di Gorontalo, banyak buku dan artikel sejarah berbahasa Belanda yang memuat informasi penting tentang masyarakat, budaya, dan perkembangan daerah pada masa kolonial. Sayangnya, keterbatasan bahasa, format, dan usia dokumen membuat informasi ini tidak lagi tersentuh oleh pemustaka. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya praktik baik ini. 2. Latar Belakang Permasalahan Beberapa tantangan yang sering dihadapi pustakawan dalam mengelola koleksi tua antara lain: Bahasa asing (Belanda) yang tidak lagi dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Format buku yang...

Bayangkan sebuah perpustakaan. Apakah yang terlintas di benak Anda adalah ruangan sunyi yang dipenuhi rak-rak buku berdebu? Jika ya, Anda tidak sendirian. Namun, citra tersebut akan segera usang. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan sebuah standar baru yang revolusioner, "Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 187 Tahun 2025," yang mendefinisikan ulang wajah perpustakaan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dokumen ini bukan sekadar panduan, melainkan cetak biru untuk perpustakaan masa depan. Artikel ini akan mengupas tuntas lima gebrakan paling mengejutkan dan berdampak dari standar akreditasi terbaru ini, yang menunjukkan bahwa perpustakaan modern adalah pusat komunitas yang dinamis, inklusif, dan berteknologi tinggi. 1. Pelayanan Adalah Raja: Bobot Penilaian Tertinggi Bukan pada Koleksi Buku Fakta yang paling fundamental dari standar baru ini adalah pergeseran prioritas yang drastis. Dalam instrumen akreditasi, komponen  "Pelayanan Perpusta...